Pangdam dan Pj. Gubernur, Rapat Bahas Ketahanan Pangan

MANOKWARI, kabarnudantara.co- Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, S.E., M.Tr.(Han)., CGCAE., dan penjabat gubernur Papua Barat All Baham Temongmere ikuti rapat koordinasi pompanisasi dan gerakan tanam padi di lahan tadah hujan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. 

Rapat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat di Lantai 3, Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Selasa (19/3/2024).

Manokwari memiliki masa tanam setahun hanya dua kali dan tentunya itu harus dirubah minimal tiga kali dalam setahun. Dengan potensi air yang ada serta bagaimana mendampingi dan membantu para petani yang perlu adanya bimbingan.

“Jadi saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa Kodam dan jajaran akan melakukan pendampingan untuk menyikapi hal tersebut. Sehingga saya tidak bisa bekerja sendirian. Memang sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi bahwa semangat ini sudah ada. Namun ada sedikit kendala yaitu dengan lahan luas untuk mencetak sawah namun petaninya kurang. Saya juga inginkan masyarakat lokal kita untuk ikut bertani di sawah. Untuk itu saya harapkan kita harus sabar dan juga berjuang untuk menangani masalah pangan ini secara bersama-sama,” kata Pangdam.

Penjabat. Gubernur Papua Barat All Baham Temongmere mengatakan melihat situasi dan kondisi yang akan dihadapi saat ini semua komponen harus mampu untuk bersinergi dan berkolaborasi.

“Perlu adanya gerakan bersama yang melibatkan semua komponen, terutama Pemerintah yang menjadi penggerak utama baik itu TNI-Polri, Pemda dan seluruh jajaran baik dari pusat maupun daerah yang tentunya diharapkan serius untuk kemudian bisa bersama-sama mengantisipasi ini,” tuturnya.

Dia berharap adanya peraturan Gubernur tentang tim yang berhubungan dengan pengantisipasian serta terkait dengan apa yang akan dilaksanakan.

“Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan semua kegiatan yang sudah melekat dan sudah tersusun di dalam anggaran masing-masing. Kalau seandainya diperlukan harus adanya penanganan darurat dari sisi penganggaran nanti akan kita petunjuk atau persetujuan daripada Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya untuk kemudian Bagaimana bisa kitalakukkan, " Tandaslnya.(Red)