OAP dan Nilai-Nilai Budaya Jadi Pondasi Pembangunan Papua Kedepan

JAKARTA, kabarnusantara.co- Staff khusus presiden bidang inovasi dan pendidikan Billy Mabrasar mengatakan Bukan hanya sekedar pembangunan partisipatif, diperlukan juga pelaksanaaan pembangunan Papua dengan berbasis Orang Asli Papua (OAP) yang mangadopsi nilai-nilai lokal dalam setiap aspek dan tahapan pembangunan.

“Siapapun presidennya, OAP menjadi pondasi pembangunan Papua Kedepan” ujar Billy Mambrasar, dalam Serial Diskusi LP3ES Sketsa Masa Depan Pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca-Pemilu 2024 Rabu (30/08/2023). 

Seiring dengan pemekaran wilayah dan percepatan pembangunan di wilayah Papua, kedepan akan terjadi arus migrasi yang besar ditanah Papua. OAP perlu dilibatkan, tidak hanya dalam perencanaan namun juga dalam pelaksanaan pembangunan sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi OAP. 

Lebih lanjut Billy Mambrasar memaparkan beberapa program inovatif yang telah dilakukan sebagai indikasi kesiapan generasi muda Papua untuk terlibat aktif dalam pembangunan di daerahnya. 

“Hari ini semakin banyak anak muda Papua yang berusaha dalam sektor pertanian, perdagangan dan ekonomi kreatif, ” terang Billy Mambrasar. 

Senada dengan Billy Mambrasar, direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar menyebutkan pentingnya percepatan pembangunan yang bertumpu pada OAP.

“Masalah mendasar di Papua yaitu persoalan ketidakadilan Hukum dan Ekonomi. Pembangunan ditanah Papua membutuhkan penyelenggaraan pemerintah sipil yang efektif sehingga pemekaran wilayah dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi OAP dan Non OAP” terang Anum Siregar.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Prof. Cahyo Pamungkas menambahkan tingginya keanekaragaman dan pola-pola kebudayaan yang ada di tanah Papua menyebabkan sulitnya melakukan generalisasi untuk seluruh Papua. 

“Pembangunan di tanah Papua tidak mungkin dilaksanakan hanya dengan satu model pembangunan untuk seluruh Papua” terang Prof. Cahyo Pamungkas.

Namun Prof. Cahyo Pamungkas sepakat jika kebudayaan menjadi media dalam pembangunan Papua dimana nilai-nilai lokal diterjemahkan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk adanya pengakuan terhadap komunitas adat beserta seluruh atutan-aturan, tradisi, pengetahuan dan sumber daya alamnya

Prof. Cahyo Pamungkas menambahkan hal yang tidak kalah pentingnya yaitu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) OAP yang masih sangat rendah sehingga bisa bersaing dengan Non OAP.

Sebagaimana diketahui bersama meskipun program percepatan pembangunan sudah banyak dilakukan namun sketsa pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih cukup jauh tertinggal dari provinsi lainnya. Dimana angka kemiskinan tertinggi dan IPM teredah masih ditempati oleh provinsi Papua, Papua Barat dan NTT. 

Selain mengulas tentang pembangunan di Papua, dalam paparannya Prof. Cahyo Pamungkas juga menyampaikan data kekerasan di tanah Papua pada periode tahun 2016 sd 2021 dimana angka kekerasan terus mengalami peningkatan.

“Sebagian besar korban kekerasan ini berasal dari warga Sipil, ” terang Prof. Cahyo Pamungkas.(susilo)