Hanya 29 Anggota MRPB Yang Dilantik Wamendagri Wempi Wetipo, Ini Daftarnya

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Wakil Menteti Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo melantik 30 Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2023-2028, di Auditorium PKK Arfai Manokwari, Kamis (9/11/2023).

Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.2-4228 Tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan majelis rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan 2023-2028, sebagai berikut.

Perwakilan Unsur Adat;

1. Musa Mandacan

2. Lukas Rumadas

3. Judson Ferdinandus Waprak

4. Obet Nego Wonggor

5. Semuel Aboda

6. Ismail Ibrahim Watora

7. Sepy Dowansiba

8. Abdolla Baraweri

Perwakilan Unsur Perempuan;

9. Irma Selviana Nuham

10. Esterlina Paulina Rumfabe 

11. Yuliana Kawei 

12. Martina Naema Olakeimas

13. Dina Isba

14. Martina Sawi

15. Yomima Sorip

16. Iluminata Fenetiruma

17. Theres Florensia Ateta

18. Fransina Hindom

19. Pdt. Elisabet P Bahba

Perwakilan Unsur Agama;

20. Melbianus Raimon Mandacan

21. Lodewijk Harry Marani

22. Yotam Junior Dedaida

23. Pdt. Marthen Bomoi

24. Thobias Orocomna

25. Maxsi Nelson Ahoren

26. Pdt. Lukas Saroy

27. Drs. Yonas Hindom

28. Abdul Samad Bauw

29. Zainudin Namudad

Wamendagri Wempi Wetipo mewakili Menteri dalam Negeri mengucapkan selamat kepada 29 anggota MRP Papua Barat yang baru saja dilantik, serta mengapresiasi Pj Gubernur Papua Barat serta jajaran panitia seleksi dan semua yang terlibat dalam pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

"jika hari ini kita dipilih mewakili adat, agama, dan perempuan maka tanggungjawab kita besar di wilayah Provinsi Papua Barat. Jika ada pengaduan masyarakat mari kita selesaikan bersama dengan pemerintah," ujar Wamen Wetipo. 

Dirinya juga berpesan agar Anggota MRP tetap menjaga keseimbangan dan bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024, anggota dilarang ikut dalam politik praktis. 

Berbagai tugas penting menanti anggota MRP Papua Barat, diantaranya memberi persetujuan terhadap peraturan daerah khusus, persetujuan terhadap investasi, dan terlibat dalam prosea seleksi DPRK jalur pengangkatan. 

"Anggota MRP baik dari pokja Adat, Perempuan dan Agama amanatnya sangat jelas, jika ada investasi yang ada di Papua Barat harus mendapat persetujuan MRPB, selain itu juga Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat," tandas Wetipo. (Tri)