Gubernur Papua Barat Lantik Jafar Werfete dan Dr. Ria Come, Perkuat Kinerja Didbudpar dan Disdukcapil

MANOKWARI - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, secara resmi melantik pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pelantikan yang berlangsung berdasarkan keputusan tertanggal 4 Mei 2026 ini menjadi langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam keputusan tersebut, sejumlah pejabat menempati posisi baru, di antaranya:

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat dijabat oleh Jafar Werfete. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana. Pengangkatannya berdasarkan SK Nomor 800.1.3.3-08, merujuk pada hasil seleksi terbuka serta rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 30 April 2026.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat kini dipercayakan kepada Ria Maria Come. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat. Pengangkatannya berdasarkan SK Nomor 800.1.3.3-09 dengan mempertimbangkan keputusan Menteri Dalam Negeri serta pertimbangan teknis BKN.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa proses mutasi dan promosi dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis sistem merit melalui mekanisme seleksi terbuka. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar dari pimpinan dan masyarakat.

“Jabatan merupakan representasi kepercayaan pimpinan dan harapan masyarakat. Saya minta jalankan tugas ini dengan integritas dan profesionalisme tinggi,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur juga memberikan sejumlah instruksi strategis kepada para pejabat yang baru dilantik maupun pimpinan OPD lainnya, antara lain:

Sinergi Program Prioritas: Seluruh OPD diminta menyukseskan program Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif dengan fokus pada pemberdayaan UMKM.

Pemberdayaan Struktur Organisasi: Pimpinan diharapkan mampu mendelegasikan tugas secara jelas hingga ke level eselon III, IV, dan staf.

Teladan Kesadaran Pajak: Pejabat diminta menjadi contoh dalam kepatuhan pajak, baik pribadi maupun kedinasan.

Reformasi Pelayanan Publik: Instansi teknis didorong menghadirkan inovasi yang mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

Menutup arahannya, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan diukur dari dampak nyata bagi masyarakat. Ia berharap para pejabat mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah demi mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.

Penulis: Kabarnusantara.co