Anjungan Papua Barat di TMII Memprihatinkan, Pemprov Siapkan Langkah Perbaikan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua Barat bergerak cepat menindaklanjuti surat teguran dari pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan melakukan peninjauan langsung ke Gedung Anjungan Papua Barat di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Peninjauan dilakukan oleh Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Barat, Erix Ayatanoi, bersama Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sedang berada di ibu kota.

Dari hasil pengecekan, kondisi bangunan dinilai memprihatinkan. Sejumlah bagian mengalami kerusakan, termasuk kebocoran di beberapa titik saat hujan yang berpotensi merusak produk yang dipamerkan.

Erix Ayatanoi menjelaskan, selain menjalankan fungsi keprotokolan, Badan Penghubung juga memiliki tugas dalam promosi daerah, termasuk pengelolaan anjungan di TMII. Dalam rencana strategis yang telah disusun, salah satu fokus utama adalah melakukan kurasi produk agar sesuai dengan wilayah administratif Papua Barat.

Namun, saat ini produk yang ditampilkan masih mencakup seluruh wilayah Tanah Papua, sehingga perlu dilakukan penataan ulang agar lebih merepresentasikan kekhasan Papua Barat. Upaya tersebut terkendala kondisi fisik bangunan yang belum memadai.

“Kurasi belum bisa dilakukan optimal karena kondisi gedung, terutama kebocoran yang bisa merusak produk,” jelas Ayatanoi.

Selain itu, bagian depan anjungan dinilai perlu pembenahan dari sisi estetika dengan melibatkan perancang profesional guna menampilkan identitas khas Papua Barat. Di bagian dalam, dua unit videotron juga belum dimanfaatkan secara maksimal akibat minimnya konten promosi visual.

Pengelola TMII sendiri memberikan apresiasi terhadap keberadaan Anjungan Papua Barat, namun meminta adanya perbaikan guna meningkatkan kenyamanan dan keindahan kawasan, sebagaimana tertuang dalam surat teguran yang telah disampaikan.

Ayatanoi menambahkan, status bangunan merupakan aset Pemerintah Provinsi Papua Barat, sementara lahan merupakan pinjam pakai dari Sekretariat Negara dan dikelola oleh TMII. Selama beberapa tahun terakhir, belum ada perbaikan signifikan yang dilakukan.

Upaya awal yang telah dilakukan antara lain mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dari kabupaten/kota untuk membahas kondisi anjungan sekaligus mendorong dukungan pengiriman produk unggulan daerah.

“Usulan perbaikan sebenarnya sudah diajukan, namun diduga belum terealisasi karena keterbatasan anggaran. Teguran dari pengelola TMII diharapkan menjadi perhatian serius agar perbaikan masuk dalam program prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, menegaskan bahwa anjungan di TMII merupakan representasi wajah Papua Barat di tingkat nasional hingga global.

Menurutnya, anjungan tersebut menyimpan artefak budaya, produk UMKM, serta materi publikasi bernilai penting yang perlu dilindungi. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi daerah.

“Pasca peninjauan ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan daerah, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dari sisi perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan teknis juga akan melibatkan bidang infrastruktur guna memastikan langkah perbaikan berjalan terarah.

Perbaikan bangunan, perlindungan produk, serta kurasi berdasarkan potensi daerah menjadi langkah penting agar Anjungan Papua Barat kembali berfungsi optimal sebagai etalase promosi.

Diharapkan, ke depan Anjungan Papua Barat di TMII dapat tampil representatif dalam memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan produk unggulan daerah, sekaligus meningkatkan daya saing serta memperkuat identitas Papua Barat di tingkat nasional maupun internasional.

Sumber: Rilis Kominfo