UNCRI Resmi Buka Program Magister Hukum, Perkuat Pendidikan Hukum di Papua Barat

MANOKWARI - Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) resmi mengantongi izin pembukaan Program Studi Hukum Program Magister (S2) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 464/B/O/2026 yang ditetapkan pada 28 April 2026 di Jakarta.

Penerbitan keputusan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia ini menjadi tonggak strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi di Papua Barat, khususnya dalam memperkuat keilmuan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal maupun nasional.

Program Studi Magister Hukum UNCRI dirancang dengan tiga konsentrasi utama, yakni Hukum Pidana, Hukum Kenegaraan, serta Hukum Perdata dan Agraria. Ketiga bidang ini dikembangkan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dinamika sistem ketatanegaraan, hingga perlindungan hukum berbasis masyarakat adat.

Secara akademik, program studi ini telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 8. Kurikulum yang diterapkan berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang menitikberatkan pada capaian pembelajaran dan penguatan kompetensi lulusan.

Untuk mendukung kualitas penyelenggaraan pendidikan, program ini didukung oleh lima dosen tetap berkualifikasi doktor serta diperkuat sepuluh dosen tamu bergelar Guru Besar. Komposisi tersebut dinilai mampu menjamin mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor UNCRI, Prof. Dr. Roberth KR Hammar, menegaskan bahwa pembukaan program studi ini merupakan bagian dari komitmen strategis universitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum.

“Perolehan izin ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan pendidikan hukum yang berkualitas, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu berkontribusi nyata dalam penyelesaian persoalan hukum, khususnya di Papua Barat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi akademik dalam penguatan mutu program studi.

“Dengan dukungan dosen tetap yang kompeten serta keterlibatan para Guru Besar sebagai dosen tamu, kami optimistis program ini akan berkembang menjadi pusat unggulan pengembangan ilmu hukum yang berdaya saing,” tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UNCRI, Dr. Henrikus Renjaan, menyampaikan bahwa program studi ini telah dipersiapkan secara komprehensif, baik dari sisi kurikulum maupun sumber daya akademik.

“Program Magister Hukum ini dirancang dengan pendekatan akademik yang kuat dan kontekstual. Kurikulum tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan riset, analisis, serta penyelesaian masalah hukum secara praktis,” jelasnya.

Ia menambahkan, keunggulan program ini terletak pada pendekatan integratif lintas bidang hukum.

“Kami mengintegrasikan hukum nasional, hukum adat, dan hukum sumber daya alam sebagai fondasi utama. Dengan dukungan dosen berkualifikasi doktor dan Guru Besar, kami optimistis mampu menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.

Sesuai keputusan menteri, UNCRI berkewajiban menyelenggarakan program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi serta menjalankan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.

Dengan dibukanya Program Studi Magister Hukum ini, UNCRI semakin mempertegas perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkontribusi dalam pembangunan hukum serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Penulis: Kabarnusantara.co