Raih Opini WTP, Gubernur Papua Barat Tekankan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

MANOKWARI - Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab melalui tindak lanjut seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pemerintah Provinsi Papua Barat berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (29/6/2026).

Menurut Dominggus, penyerahan LHP BPK merupakan momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Hasil pemeriksaan ini merupakan cerminan nyata dari komitmen bersama kita dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua Barat," ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.

Dominggus menegaskan, LHP BPK tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam melakukan evaluasi serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, terencana, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah akan memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan agar pengelolaan anggaran semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Gubernur juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang sehat merupakan fondasi utama bagi pembangunan Papua Barat yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPR Papua Barat, dan BPK RI harus terus diperkuat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik.

Di akhir sambutannya, Dominggus mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat menjadikan momentum tersebut sebagai penyemangat untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat Papua Barat," tutupnya.

Rapat Paripurna Istimewa tersebut turut dihadiri Kepala BPK RI beserta jajaran, pimpinan instansi vertikal, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur TNI dan Polri.

Penulis: Kabarnusantara.co