Pemprov Papua Barat Kucurkan Rp2 Miliar untuk Perkuat Penanganan Karhutla di 7 Kabupaten

MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengucurkan dukungan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk penanggulangan Karhutla di tujuh kabupaten.

Dukungan tersebut disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat untuk menunjang pengadaan peralatan serta operasional Satuan Tugas (Satgas) Karhutla di daerah.

Kepala BPBD Provinsi Papua Barat, Naftali Mandacan, S.Kom., M.PA., mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Gubernur Papua Barat terhadap upaya penanganan Karhutla yang dilakukan secara terpadu di sejumlah wilayah.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan Bapak Gubernur yang telah membantu sebesar Rp2 miliar untuk penanganan Karhutla di tujuh kabupaten,” ujar Naftali.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Papua Barat, Kompleks Perkantoran Arfai, Jumat (18/9/2026) sore. Bantuan tersebut diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari.

Mewakili Gubernur Papua Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus Setda Papua Barat, Drs. Syors Alberth Ortisanz Marini, M.Si., menyampaikan bahwa dukungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat mengenai pembentukan Satgas Karhutla.

Naftali menjelaskan, dari total anggaran Rp2 miliar tersebut, sebesar Rp567 juta dialokasikan untuk pengadaan peralatan penanggulangan Karhutla.

Peralatan yang disiapkan antara lain pompa jinjing pemadam kebakaran, pompa punggung kebakaran berkapasitas 20 liter, selang pemadam, pakaian pemadam full set, hingga masker gas respirator.

Selain pengadaan peralatan, masing-masing kabupaten juga mendapatkan dukungan operasional sebesar Rp100 juta. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional tim Satgas Karhutla di tingkat kabupaten.

Sementara itu, sisa anggaran dialokasikan untuk mendukung operasional di tingkat provinsi, termasuk penanganan Karhutla di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung mobilitas petugas di lapangan.

Untuk enam kabupaten lainnya, penyaluran anggaran akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Satgas Karhutla masing-masing daerah.

Menurut Naftali, mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat dukungan operasional sehingga penanganan Karhutla di setiap wilayah dapat dilakukan secara lebih intensif.

Penanganan Karhutla hingga kini terus dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Provinsi Papua Barat juga melakukan pemantauan perkembangan penanganan secara berkala melalui rapat koordinasi secara daring.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi Karhutla di masing-masing wilayah dapat dipantau dan ditangani secara cepat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan unsur Satgas di lapangan.

Penulis: Kabarnusantara.co