Marinus Bonepai Sayangkan Batalnya Kunjungan Dirjen Otda, Harap Masyarakat Tetap Tenang

MANOKWARI - Batalnya kunjungan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) untuk meninjau sejumlah wilayah calon Daerah Otonom Baru (DOB) Manokwari Barat, sebabkan kekecewaan sejumlah pihak. 

Ketua Aliansi pembentukan DOB Manokwari Barat Marinus Bonepai mengajak masyarakat tetap tenang dan menunggu rescedule (penjadwalan ulang) kunjungan Dirjen Otda ke wilayah tersebut. 

"Untuk masyarakat di 12 Distrik kita berharap tetap tenang, tetap percaya pada tokoh dan pemerintah, karena perjuangan tetap berjalan sampai terwujud dan dipersembahkan untuk masyarakat," ujar Marinus kepada Media ini, Kamis (19/6/2025). 

Menurutnya, semangat kehadiran DOB Manokwari barat murni lahir dari keinginan masyarakat yang cukup lama, sehingga hal itu harus dilihat oleh Gubernur Papua Barat daya dan juga Bupati kabupaten Tambrauw. 

"Untuk pejabat yang sedang memimpn jangan mengabaikan keinginan murni dari masyarakat, karena hanya dengan DOB Manbar, Suku Mpur akan memiliki kesempatan yang sama untuk maju seperti suku-suku Papua yang lainnya," lanjut dia. 

Pihaknya meminta, jangan ada lagi isu yang menyebut masih ada perselisihan yang terjadi di tingkat masyarakat, karena dua kubi yang sebelumnya berselisih telah melakukan perdamaian. 

"Tim DOB Manokwari barat dan tim DOB Mpur telah melakukan perdamaian pada 28 Januari 2025 di Fanindi, Jangan ada lagi statemen yang menyebut masig ada perselisihan," ungkap dia. 

Seperti diketahui, perjuangan pemekaran DOB Manokwari Barat sudah dimulai sejak 2005, perselisihan dimulai sejak keluarnya amanat Presiden RI pada tahun 2013, dimana 4 distrik yang secara kultur dan budaya bagian dari Manokwari justru masuk di Kabupaten Tambrauw. 

Meski begitu, dalam putusan MK Tahun 2013, 4 distrik tersebut tetap masuk Kabupaten Tambrauw dengan syarat harus dikeluarkan saat ada pengusulan DOB dengan istilah Check in dan Check out. 

Marinus Berharap, Dukungan penuh dari semua pihak untuk menghadirkan DOB Manokwari Barat. Hal itu untuk menghindari gejolak di tingkat masyarakat yang telah lama menanti.

"Jangan sampai permasalahan ini menimbulkan gejolak seperti pemalangan jalan yang terjadi hari ini, hal ini yang harus difikirkan oleh para pemangku kepentingan," tandas Bonepai. 

Penulis: Kabarnusantara.co