Nandika Bramantyo Pimpin Periode 2026-2029, REI Papua Barat Komit Cetak Developer Orang Asli Papua
MANOKWARI - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Papua Barat resmi memiliki ketua baru untuk periode 2026–2029. Nandika Bramantyo terpilih sebagai Ketua DPD REI Papua Barat dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV yang digelar di Hotel Aston Manokwari, Senin (10/2/2026).
Dalam sambutannya, Nandika menegaskan komitmen kepengurusan baru untuk melakukan kaderisasi dan mencetak pengusaha properti atau developer dari kalangan Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat asli Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menjadi pelaku utama dalam pembangunan sektor perumahan di daerahnya sendiri.
“Kami berterima kasih kepada kepemimpinan sebelumnya yang telah menjaga eksistensi REI hingga saat ini. Ke depan, kami akan fokus membina dan mengkaderkan saudara-saudara kita Orang Asli Papua untuk menjadi developer yang handal,” ujar Nandika.
Ia mengajak seluruh anggota REI Papua Barat untuk bahu-membahu membina talenta lokal serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak perbankan guna mendukung pertumbuhan sektor properti.
Sementara itu, mantan Ketua DPD REI Papua Barat yang menjabat selama dua periode, Julius Louis, memaparkan capaian selama tujuh tahun kepemimpinannya. REI Papua Barat, kata dia, telah membangun sebanyak 7.800 unit rumah subsidi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Menurut Julius, pembangunan tersebut tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Ada sekitar 175 turunan bisnis yang ikut bergerak, mulai dari semen, batu tela, upah tukang, hingga industri furnitur. Semua ini bisa berjalan berkat dukungan kuat dari pihak perbankan,” ungkapnya.
Julius optimistis, di bawah kepemimpinan baru, program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo akan menjadi stimulus besar bagi pertumbuhan sektor properti di Papua Barat.
Ketua Umum REI, Joko Suranto, yang turut hadir dalam Musda tersebut menekankan bahwa pada 2026 pemerintah pusat sangat konsen menekan angka kemiskinan, dengan sektor perumahan dijadikan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan para developer di daerah untuk mewujudkan hunian yang layak,” tuturnya.
Dukungan juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Wakil Gubernur Mohamad Lakotani. Ia memberikan apresiasi atas kontribusi REI dalam pembangunan perumahan di daerah dan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Investasi properti bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga soal melestarikan identitas budaya masyarakat Papua Barat. Kami berharap Musda IV ini menghasilkan langkah konkret untuk menciptakan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” pungkas Lakotani.
Penulis: Kabarnusantara.co
What's Your Reaction?

