Gubernur Minta Dokumen Rencana Aksi Daerah Segera disusun

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Plh. Sekda Papua Barat Melkias Werinussa meminta agar dokumen rencana aksi daerah (RAD) tahun 2023-2026 dapat segera disusun guna keberlangsungan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. 

Menurut dia, rencana aksi daerah membutuhkan komitmen global dan nasional. Hal ini guna mencapai pembangunan berkelanjutan yang berprinsip universal, integrasi dan inklusif di Papua Barat. 

"Tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals (SDG's) adalah pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi planet melalui pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, " Ujar Werinussa mewakili Gubernur Papua Barat saat membuka Focus Group Discussuin (FGD) Penyusunan rencana aksi daerah (RAD) tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) /SGD'S Papua Barat 2023-2026 senin (9/10/2023) disalah satu hotel di manokwari. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga hari tersebut, akan dibahas oleh seluruh pihak dari empat platform terdiri dari pemerintah dan non pemerintah. 

Komitmen global dan nasional TPB/SDG's mencakup 17 tujuan diantaranya tampa kemiskinan, tampa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender. 

Air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomk, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemikiman berkelanjutan. 

Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh serta kemitraan untuk mencapai tujuan. 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan daerah mana Gubernur menyusun rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan bersama Bupati/walikota di wilayahnya dengan melibatkan Ormas , filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. 

"Bentuk dukungan pembangunan berkelanjutan maka dibutuhkan kerjasama lintas perangkat daerah, seluruh pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan," Paparnya. 

Sebelumnya, pemerintah provinsi Papua Barat sudah pernah melaksanakan FGD pertama dan telah mengidentifikasi program dan kegiatan. 

Dia berharap agar dokumen RAD TPB/SDG's dapat segera disusun guna mencapai pembangunan berkelanjutan yang berprinsip universal, integrasi dan inklusif di papua Barat berdasarkan HAM dan kesetaraan. (Susilo)