Dishut Papua Barat Siapkan Rp2,9 Miliar Dana FOLU Net Sink untuk Tangani Karhutla

MANOKWARI - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat memanfaatkan dukungan dana Result-Based Contribution (RBC) FOLU Net sebesar Rp2,9 miliar untuk memperkuat tim pemadaman dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Langkah ini dilakukan menyusul luas lahan terbakar di Papua Barat yang mencapai sekitar 3.200 hektare berdasarkan data pemantauan hingga Agustus 2026.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengatakan, kebakaran terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana. Munculnya titik-titik api atau hotspot tersebut dipengaruhi kondisi alam serta kebakaran yang merembet dari wilayah sekitar.

“Data dari Sipongi menunjukkan titik api memang beruntun. Kebakaran ini selain terjadi di beberapa daerah di Papua Barat, juga merupakan kiriman dari wilayah tetangga seperti Papua Selatan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar. Di Distrik Bomberay, luas lahan terbakar tercatat lebih dari 2.300 hektare.

Sebagian besar area yang terbakar di wilayah tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) berupa padang dan semak belukar.

Dalam upaya penanganan karhutla, Dishut Papua Barat terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Seiring meningkatnya status kewaspadaan, koordinasi utama penanganan berada di bawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca melalui penyemaian awan.

Selain itu, Dishut Papua Barat telah menginstruksikan seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar berperan aktif membantu pemadaman karhutla, baik di dalam maupun di sekitar areal kerja masing-masing.

Para pemegang izin perkebunan juga diimbau mengurangi aktivitas pembukaan lahan untuk meminimalkan risiko kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca meningkatkan potensi munculnya titik api.

Dukungan dana RBC FOLU Net sebesar Rp2,9 miliar tersebut diarahkan untuk memperkuat tim penanganan karhutla di Kabupaten Kaimana, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pemulihan ekosistem pascakebakaran. Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan kebakaran yang dipicu pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, Kepala Dinas Kehutanan menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan pemulihan kawasan melalui penanaman kembali tanaman endemik dan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat.

“Kami akan melakukan intervensi dengan tanaman endemik. Melalui rapat koordinasi (rakor) kehutanan, kami meminta seluruh UPT, Cabang Dinas Kehutanan (CDK), dan KPH untuk mendata secara rinci seluruh luasan lahan yang terbakar di wilayah masing-masing. Tahun depan, kami targetkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di lokasi bekas karhutla,” tegasnya.

Jenis tanaman yang akan dikembangkan dalam program rehabilitasi tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan keanekaragaman hayati lokal, di antaranya kayu putih dan pala.

Melalui langkah pemadaman, penguatan koordinasi lintas instansi, serta rehabilitasi hutan dan lahan, Dishut Papua Barat berharap dampak karhutla dapat ditekan sekaligus memulihkan tutupan vegetasi di kawasan terdampak.

Upaya tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari perlindungan ekosistem hutan Papua Barat agar tetap terjaga dan mampu mendukung keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat.

Penulis: Kabarnusantara.co