Harap OAP Terjamin Kesehatannya, Gubernur Luncurkan Kartu Papua Barat Sehat

MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi meluncurkan Kartu Papua Barat Sehat dalam rangkaian kegiatan Forum Perangkat Daerah Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (14/5/2025)

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan M.Si mengatakan peluncuran program ini bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan yang sudah ada. Ia menjelaskan data peserta jaminan kesehatan masyarakat Papua Barat telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga pelaksanaan program ini akan berjalan lebih efisien.

“Papua Barat Sehat akan kami anggarkan secara khusus dan dikelola bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini hadir untuk melengkapi layanan BPJS, khususnya pada pembiayaan layanan kesehatan yang tidak ter-cover oleh BPJS,” ujar Gubernur.

Ia mencontohkan, jika masyarakat membutuhkan rujukan ke luar daerah atau membutuhkan obat-obatan yang tidak tersedia dalam layanan BPJS, maka pembiayaannya bisa ditanggung oleh Kartu Papua Barat Sehat.

“Intinya, Kartu Papua Barat Sehat hadir untuk meng-cover layanan yang belum dijamin BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Lebih rinci, dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dr. Alwan Rimosan, kepesertaan kartu papua barat sehat yakni meliputi orang asli Papua (OAP) berKTP Papua Barat, di prioritaskan bagi OAP dengan kategori kurang mampu, dan terdaftar sebagai peserta BPJS. 

Sementara itu, untuk penggunaannya meliputi Rujukan pasien, peti mati dan layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS dan pengelolaan dan pendampingan operasional pada rumah sakit rujukan nasional. 

"Gubernur dan wagub berharap tidak ada lagi Orang Asli Papua yang mencari obat dan kantong darah menggunakan uang pribadi, karena semua sudah ditanggung baik oleh BPJS dan dilengkapi dengan kartu Papua Barat Sehat," jelas Rimosan. 

Hingga saat ini, penduduk Papua Barat telah 100 persen OAP dan Non OAP menjadi peserta BPJS Kesehatan, baik melalui pembiayaan APBN, APBD Provinsi hingga APBD Kabupaten. Dengan tambahan program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan.

Penulis: Kabarnusantara.co