Pagu Indikatif Papua Barat Tahun 2024 Perkiraan Hanya Rp3,8 Triliun

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Pelaksana tugas (Plt) Sekda Papua Barat Yacob Fonataba serahkan pagu Indikatif tahun 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur, Selasa. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Agus Nurrodi menjelaskan kondisi keuangan Papua Barat tahun 2024 berdasarkan kemampuan pendapatan hanya Rp3,8 triliun tidak sebanding dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh masing-masing OPD yang berjumlah Rp5,3 Triliun. 

"Dibutuhkan penyesuaian sekitar 1,3 triliun didalam RKPD kita di Tahun 2024. Memang harus diakui angkanya turun sekitar 60 persen dibanding tahun 2023 yang mencapai 5,5 triliun dan bertambah menjadi Rp6 triliun di perubahan," jelas dia. 

Pagu anggaran tersebut berasal dari otsus Block grand 1 persen, otsus spesifik grand 1,5 persen, DAK fisik, DAU Arahan (Pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum), DBH Provinsi, DBH Migas, Gaji, dan TPP. 

Agus juga mengakui, Tambahan pengahasilan pegawai (TPP) tahun 2023 di biayai dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

Dirinya berharap, di tahun anggaran 2023 terdapat Silpa diatas perkiraan awal yakni Rp400 miliar, sehingga ada kebijakan Gubernur yang bisa dilaksanakan di Tahun 2024.

"DAU kita sudah habis untuk membayar gaji dan tunjangan diluar TPP, cukup besar Belanja pegawai kita diatas 800 miliar per tahunnya," lanjut dia. 

Sementara itu, Plt Sekda Papua Barat berpesan setah menerima Pagu Indikataif, masing-masing OPD bisa menyesuaikan program yang direncanakan dengan struktur anggaran Papua Barat. 

"Pagu indikatif tersebut segera di sinkronkan dengan kebijakan di daerah seperti ketahanan pangan, stunting dan kemiskinan ekstrim. Selain itu rencana strategis rutin di Masing-masing OPD," harap Fonataba. (Tri)