Biro Barjas Papua Barat Siap Eksekusi Lelang Paket Pekerjaan di Bulan April

MANOKWARI - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Setda Papua Barat menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan tahun anggaran 2026 mulai bulan April ini. Kepastian ini menyusul rampungnya penandatanganan Pakta Integritas dan penyerahan SK Kelompok Kerja (Pokja).

Acara penyerahan SK Pokja tersebut dilaksanakan di Lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat pada Rabu (8/4/2026), yang menandai dimulainya tahap teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang dibacakan oleh Asisten I Sekda Papua Barat, Syors Alberth Ortisanz Marani, ditekankan bahwa integritas adalah harga mati dalam proses pengadaan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur etika pengadaan. Pakta Integritas yang ditandatangani hari ini berfokus pada empat pilar utama:

Pencegahan Korupsi dan Suap: Memastikan proses bersih dari praktik pungli.

Transparansi dan Keadilan: Memberikan hak yang sama bagi seluruh penyedia.

Akuntabilitas: Setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Efektivitas dan Efisiensi: Penggunaan anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran.

"PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan adalah benteng pertama dalam menjaga integritas instansi di Papua Barat," pesan Gubernur.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua Barat, Dr. Yakub Rikhard Kiriweno, SH., M.AP, menjelaskan bahwa setelah penyerahan SK ini, tim teknis langsung bergerak cepat.

"Tim teknis sudah siap. Kami tinggal menunggu dokumen masuk dari setiap OPD yang sudah terkoneksi langsung dengan akun Biro BPJ. Target kami, dalam dua hingga tiga hari ke depan proses tender sudah bisa berjalan secara normal," ujar Yakub saat ditemui usai acara.

Ia pun memberikan penegasan kepada pimpinan OPD yang memiliki paket pekerjaan fisik untuk segera menginput dokumen agar proses verifikasi tidak terhambat.

Terkait keberpihakan kepada pengusaha lokal, Yakub menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan paket Penunjukan Langsung (PL) yang dikhususkan bagi Pengusaha Asli Papua (OAP).

Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama PALKOAP (Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua) sebagai wadah yang menghimpun:

1. 3.582 anggota kontraktor OAP.

2. 129 asosiasi lokal.

"Data dari OPD terus kami tunggu. Setelah semua masuk, akan dilakukan rekapitulasi untuk dilaporkan kepada Gubernur guna didistribusikan sesuai kebijakan pemberdayaan pengusaha lokal," pungkasnya.

Penulis: Kabarnusantara.co