Subsidi Ongkos Angkut dan Gerakan Menanam Diharapkan Mampu Tekan Laju Inflasi Papua Barat

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat menyebut Gerakan menanam dan subsidi ongkos angkut dalam daerah mampu menekan laju inflasi hingga akhir tahun 2023. 

Dari data BPS, Manokwari sebagai salah satu kota IHK di Papua Barat mengalami Inflasi tertinggi di Indonesia pada bulan Agustus 2023 mencapai 6,4 persen secara moon to moon. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir tahun karena kenaikan harga BBM dan badai El Nino.

"TPID mencoba mengatasi resiko inflasi yang terjadi melalui komoditas pangan karena soal pangan kita memiliki kewenangan, Bisa dilakukan dengan gerakan menanam dan subsidi Ongkos angkut komoditas pangan antar daerah di Papua Barat," kata Deputi kepala perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Roni Cahyadi pada rapat TPID, Senin (4/9/2023). 

Dijelaskan, Provinsi di tanah papua memiliki resiko rendah dari gelombang El Nino sehingga dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan pertanian secara maksimal akan sangat membantu dalam waktu jangan pendek dan Menengah.

Selain itu, diperlukan Subsidi ongkos angkut untuk mencegah disparitas harga antara wilayah di papua barat, misalnya Pegaf dan Manokwari tidak terlalu tinggi perbandingan harga yang ditawarkan. 

"Dengan mekanisme subsidi ongkos angkut ini diharapkan bisa meredam inflasi dari sisi inflasi bahan pangan, karena antar daerah kita bisa saling melengkapi kebutuhan Pangandaheng," lanjut Roni. 

Dirinya juga menyebut, dua upaya tersebut saat ini dilakukan hampur semua wilayah di Indonesia untuk mencegah inflasi pada bahan pangan untuk counter inflasi dari andministered price seperti BBM dan Beras.

Hal yang sama juga disampaikan Asisten II bidang ekonomi pembangunan Melkias Werinussa, menurutnya tata Niaga antar daerah di Papua Barat perlu ditindaklanjuti antar kabupaten penghasil komoditi pangan. 

"Kalau soal transportasi bahan pangan lokal itu bisa ada subsidi pemerintah supaya bisa mengurangi harga. Misalnya dari pegaf. Hal ini perlu pembicaraan dengan daerah penghasil komoditi," jelas Asisten II. (Redaksi Kabar Nusantara)