Sekwan DPRK Mansel Tegaskan Proses Hukum FA Tidak Berkaitan Dengan Aktivitas Kedewanan

MANOKWARI - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari Selalatan, Hendrikus Betay, menegaskan permasalahan hukum yang sedang dijalani FA, tidak terkait dengan aktivitas Kedewanan diwilayah tersebut. 

"Permasalahan tersebut tidak ada kaitan dengan institusi DPRK Mansel, karena dugaan yang disangkakan terjadi sebelum dilantik sebagai anggota DPR," ujar Hendrikus Betay saat dikonfirmasi via HP, Minggu (21/9/2025) sore. 

Pihaknya berharap, DPR sebagai sebuah institusi terhormat tidak dikaitkan dengan permasalahan tersebut, meski diakui FA merupakan anggota DPR periode 2024-2029 di Kabupaten Manokwari Selatan. 

Diakui, sampai saat ini status FA tetap sebagai anggota DPRK Mansel, baik gaji dan tunjangan tetap dibayarkan sebagaimana mestinya. 

"Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan saat ini, DPRK hanya memproses lebih lanjut apabila ada keputusan final dari Pengadilan. Ingat, pengadilan bukan Polisi," Kata dia. 

Seperti diketahui, saat ini FA ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan melakukan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 KUHP, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/83/VI/RES.1.11./2025/Dit Reskrimum Tentang Penetapan Tersangka sejak tanggal 19 Juni 2025. 

Penetapan FA oleh Diskrimum Pilda Papua Barat merupakan kejadian saat FA menjabat sebagai ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) Prabowo Gibran diwilayah Manokwari Selatan. 

"Kita lihat nanti, hasil keputusan pengadilan seperti apa, kalau memang diatas 2 Tahun maka sesuai aturan akan digantikan melalui mekanisme PAW, jika tidak maka belau tetap bisa melaksanakan tugas sebagai anggota DPR," tandas dia. 

Editor: Kabarnusantara.co