Forum Perangkat Daerah Bahas Prioritas Arah Pembangunan Papua Barat 2025

MANOKWARI, Kabarnusantara.co - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua Barat Tahun 2025, Senin (22/4/2024), membangun komitmen bersama perangkat daerah dalam percepatan pembangunan yang berkualitas. 

Dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Forum Perangkat Daerah tersebut dibuka oleh Penjabat Sekda Papua Barat Yacob S. Fonataba. 

Dikatakan pelaksana harian Kepala Bapeda Papua Barat Dian S. Come, Tujuan penting pelaksanaan Forum Prangkat daerah RKPD Papua Barat yakni menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten. 

"Pada kesempatan ini kita Perangkat daerag mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi dan menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya," kata dia. 

Rencana kerja pemerintah daerah provinsi Papua Barat ditetapkan dengan tema pertumbuhan ekonomi meningkat, kualutas hidup dan kesejahteraan masyarakat terwujud, didukung penguatan daya saing sumberdaya manusia. 

Pj Sekda Menyebut arah kebijakan pembangunan Papua Barat 2025 telah difokuskan pada 4 prioritas daerah yakni meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi, dan memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik. 

"Sejalan dengan otonomi khusus, saya berharap kerangka pembangunan di Papua Barat dapat menjiwai paradigma pembangunan khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Tahun 2025," ujar Sekda. 

Fonataba juga berharap, melalui Forum perangkat Daerah tersebut usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak hanya dikoordinasikan antar unit kerja saja, tetapi di intergrasikan kedalam kerangka makro pembangunan Provinsi Papua Barat.

"Saya yakin dengan perencanaan yang tepat dapat menjawab permasalahan masyarakat yang ada di Papua Barat," tandas Fonataba.(Tri)