Cuaca dan Keterbatasan BBM Jadi Kendala Nelayan Manokwari

MANOKWARI, Kabarnusantara.co- Saat ini ikan merupakan salah satu penyumbang inflasi di wilayah Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan ungkap sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya kekurangan ikan di Manokwari. 

"Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan ikan di manokwari. Cuaca tidak pernah kompromi dengan siapapun dan Keterbatasan BBM juga menjadi masalah hingga saat ini karena baru ada satu APBN di manokwari, " Ujar Plt. kepala dinas Kelautan dan perikanan Papua Barat Jefri Auparay kepada wartawan senin (8/7/2024). 

Soal keterbatasan BBM, dia mengaku Sudah koordinasi dengan pemda manokwari yang memiliki wilayah namun belum ada tanggapan soal pembebasan gak ulayat di wilayah manokwari selatan yang akan dibangun SPBN. 

"Kalau sudah bisa lakukan pembebasan lahan, kita sudah lakukan koordinasi dengan pertamina dan pertamina sudah siap membangun SPBN di distrik manokwari selatan, " Katanya dihalaman kantor gubernur usai mengikuti apel gabungan. 

Menurut dia, kalau masalah BBM sudah teratasi maka persoalan kelangkaan ikan di manokwari sudah tentu bisa teratasi. Karena sampai saat ini baru ada satu SPBN di manokwari yakni di sekitar PPI manokwari.

Namun jika manokwari sudah memiliki dua SPBN, kata dia kebutuhan BBM untuk nelayan akan terpenuhi. 

"Apalagi luas wilayah tangkap ikan di Papua Barat sudah semakin sempit karena adanya pemekaran daerah. Untuk menjaga stabilitas harga ikan maka kita akan kerjasama dengan pemerintah kabupaten manokwari karena mereka yang memiliki wilayah, " Katanya. 

Dinas kelautan dan perikanan papua Barat memastikan ada sekitar 29 kapal yang melakukan bongkar ikan di pelabuhan PPI manokwari. Namun jumlah nelayan yang tercatat di dinas Kelautan dan perikanan Papua Barat ada sekitar 4.000.

Soal pendapatan asli daerah (PAD) dinas Kelautan dan perikanan sudah tidak lagi menerima secara tunai namun pelaku usaha harus menyetorkan langsung ke bank Papua. 

"Kita harap agar pelaku usaha untuk menyelesaikan PAD langsung di bayar ke bank papua. Dinas saat ini tidak menerima PAD secara tunai lagi namun harus disetorkan ke bank, " Tandasnya.(Adri)