Tuntut Penurunan UKT, Mahasiswa UBL Di Laporkan Ke Polisi

  • Whatsapp

 

Bacaan Lainnya

kabarnusantara.co,Bandar Lampung – Polemik mahasiswa dilaporkan pihak kampus kembali terjadi.Setelah terjadi di pulau jawa hari ini kejadian serupa terjadi di Provinsi Lampung tepatnya Universitas Bandar Lampung.(17/2)

Setelah menggelar aksi mengkritik kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) Dua mahasiswa peserta aksi dilaporkan oleh pihak kampus ke polresta Bandar Lampung,dengan Nomor PolisiLP/B/423/II/2021/LPG/RESTABALAM, dengan dugaan melanggar Pasal 160 KUHP Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Cik Ali,S.H.Kepala divisi sipil dan politik LBH Bandar Lampung dan selaku kuasa hukum dari kedua mahasiswa tersebut menyayangkan pelaporan pihak pimpinan kampus, karena notabene menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan.

“kami sangat menyayangkan kepada pihak pimpinan kampus sudah mengambil keputusan seperti ini seharusnya pimpinan kampus dapat menjadi panutan yang baik dengan menerima tuntutan mahasiswa secara humanis, bukan justru mengkriminalkan anak didiknya sendiri,”Ucap Ali.

Sedangkan dalam aksi pemotongan UKT tersebut berjalan dengan damai dan tetap menjalankan protokol kesehatan, bahkan saat berlangsungnya aksi, pimpinan kampus yang diwakili oleh Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Universitas Bandar Lampung menerima aksi para mahasiswa dan akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa dengan melakukan rapat koordinasi pimpinan kampus untuk menentukan besaran nominal pemotongan UKT.

Namun,bukannya kabar baik yang diterima, justru pihak kampus melaporkan aksi tersebut sebagai bentuk tindak pidana.Terlebih seruan aksi yang dilakukan pada tanggal 17 febuari lalu, merupakan bentuk keberatan terahadap kebijakan kampus terkait Uang Kuliah tunggal.yang sebelumnya melalui aliansi keluarga besar mahasiswa Bandar lampung telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada rektor perguruan tinggi swasta tersebut pada tanggal 7 Februari 2021, namun tidak diakomodir oleh pimpinan Universitas Bandar Lampung.

Tidak lupa Ali juga mengatakan, bahwa kampus merupakan tempat mahasiswa mengembangkan diri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi merupakan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.

“Bahwa pelaporan terhadap kedua mahasiswa tersebut merupakan bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Lampung,”Tutup Ali.(red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *