Tim Pengacara Eva-Deddy Tolak Semua Tuduhan Yang Terkesan Imajinatif Belaka

  • Whatsapp

Kabarnusantara.co,Bandarlampung – Sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi TSM yang dilaporkan dengan Nomor : 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 antara Yopi Hendro melawan terlapor Hj. EVA DWIANA, S.E – DEDDI AMRULLAH selaku Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 03 digelar kembali Bawaslu Propinsi Lampung untuk mendengarkan jawaban terlapor.

Bacaan Lainnya

Dalam jawabannya, terlapor pada pokoknya Menolak seluruh Laporan Pelapor dan menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara Tersuktur, Sistematis dan Masif.

Terlapor yang diwakili Tim Kuasa Hukumnya Fauzi Heri menyatakan, pada prinsipnya, kami menyangkal dan membantah semua dalil dalam laporan a quo kecuali terhadap dalil yang kami akui kebenarannya secara tegas saat membacakan jawaban terlapor dalam sidang yang berlokasi di ruang anggrek di Hotel Bukit Randu, Jumat (18/12) pagi.

“Dalil pelapor cenderung berisi rekaan yang penuh dengan imajinasi belaka tanpa dilatarbelakangi pengetahuan fakta fakta berdasar hukum,” ungkap Mantan Ketua KPU Kota Bandar Lampung ini.

Pengacara ini menyatakan terlapor  bukan-lah bagian petahana atau incumbent dari pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 PKPU Nomor 1 tahun 2020 yang berbunyi petahana adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau walikota.

Dari ketentuan diatas, sudah jelas terlapor bukan-lah petahana. Sedangkan uraian pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang diajukan Pelapor bukan-lah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor.

Salah satu kuasa hukum terlapor Yudi Yusnandi juga membacakan jawabannya menambahkan, bantuan bansos covid-19 di kota bandar Lampung tidak ada kaitannya dengan pemenangan terlapor.

Menurut Yudi, telah diketahui bersama, wabah covid-19 adalah bencana dunia yang telah menjadi pandemi yang berimbas kepada masyarakat dunia termasuk juga pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

Direktur LBH Nahdlatul Ulama (NU) Propinsi Lampung ini menyampaikan aturan mengenai penyaluran bantuan sosial terhadap dampak covid-19 diantaranya, KEPPRES TENTANG PENETAPAN BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL dan PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NO. 38 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN.

“Aturan itu intinya memerintahkan untuk pengalihan fokus Anggaran keuangan Kebidang-bidang yang menjadi Prioritas Penanganan Covid-19 dalam kegiatan Bidang Kesehatan, Bidang pemberian Jaring Pengaman Sosial (Sosial Safety Net), dan Dukungan Dunia Usaha dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional” tegas mantan sekretaris DPC Peradi Lampung itu.

Kemudian, juga diketahui ada Peraturan WaliKota No. 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan  Penyebaran  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung serta Peraturan WaliKota No. 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Bahwa kemudian, berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin yang terdampak dari wabah covid-19, diketahui bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung Mengganggarkan Bantuan beras kepada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung, dan sepengamatan Terlapor pembagian sembako disalurkan kepada masyarakat sebelum dimulainya tahapan pilkada Kota Bandar Lampung.

“Sehingga dalil terlapor memanfaatkan bantuan Covid -19 yang bersumber dari APBD sebagai media sosialisai dan kampanye adalah hal yang mengada-ada dan imajinatif belaka” Tutupnya(red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *