Sidang Putusan DKPP RI Memberhentikan Esti Nur Fatonah Sebagai Komisioner KPU Lampung

  • Whatsapp

Kabarnusantara.co, Lampung — Berdasarkan hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dengan agenda sidang pembacaan putusan 13 perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, Eni Nur Fatonah akhirnya diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi Lampung, pada Rabu (12/2).

Pemberhentian Esti dilakukan setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang putusan, Rabu (12/2) di Kantor DKPP RI.

Bacaan Lainnya

Pada kali ini Majelis sidang dipimpin oleh Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si., yang beranggotakan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., Dr. Ida Budhiati, SH., MH., dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si.

Sidang ini juga membacakan Putusan Perkara No 329-PKE-DKPP/XII/2019 dengan teradu Anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fathonah.

Dalam putusannya Majelis Sidang DKPP RI menyatakan mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya dan Memutuskan Teradu Esti Nur Fathonah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Dan dalam putusan Majelis DKPP RI memberhentikan secara tetap Esti Nur Fathonah sebagai anggota KPU Provinsi Lampung, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 jo Pasal 37 ayat (4) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019.

Dalam pertimbangannya majelis sidang DKPP RI menyatakan bahwa apa yang dilakukan Esti Nur Fathonah telah melanggar nilai-nilai kode etik sebagai penyelenggara pemilu, dimana pada saksi pengadu Gentur Sumedi, dalam kesaksiannya menceritakan kronologis dan berulang kali mengucapkan nama Lilis Pujiati sebagai orang yang berkomunikasi langsung dan menawarkan bantuan untuk meloloskan nama istrinya Viza Yelisanti sebagai calon anggota KPU Tulangbawang dengan syarat memberikan uang sebesar Rp150 juta.

Gentur menjelaskan dirinya bertemu dengan Lilis Pujiati di kamar 7010 Swiss Belhotel. Di kamar tersebut ada pula anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fatonah.

Sementara itu, pada 4 November 2019 Gentur menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta kepada Lilis Pujiati dengan transaksi dilakukan di dalam mobil milik rekan Gentur disertai pembuatan kwitansi pembayaran di parkiran Hotel Horison.

Jual beli kursi jabatan anggota KPU ini juga terkoneksi langsung dengan salah satu staff mantan anggota KPU RI Wahyu Setiawan.

Dan dalam amar putusan yang dibacakan oleh majelis sidang DKPP RI juga akan melakukan pengembangan untuk menindaklanjuti sesuai fakta persidangan, karena indikasi dari calon anggota KPU Kabupaten selain Lilis Pujiati menemui Esti Nur Fathonah di kamar 7010 Hotel Swiss Bell yang pada saat KPU Provinsi Lampung sedang menjalankan agenda fit and property test seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2019-2024. Kedua calon tersebut kini menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Mesuji yaitu Ali Yasir dan anggota KPU Kabupaten Tanggamus yaitu Amhani.

Dan Menurut Chandra Mulyawan sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung juga mengatakan bahwa Lembaganya akan terus mengawal dan memberi peringatan keras bagi penyelenggara pemilu agar terciptanya pemilu bersih dan adil.

“LBH Bandarlampung akan terus mengawal pemilu bersih, karena hal ini menjadi peringatan keras bagi penyelenggara pemilu di Lampung agar menjaga kehormatan dan martabatnya, serta menjunjung tinggi sumpah jabatan sehingga terciptanya pemilu bersih,” kata Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Mulyawan.

Reporter : Okta Fitriani

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *