Sahkan APBD, DPRD Lampura Ajukan Syarat Sebesar Rp 30 Miliar

  • Whatsapp

Kabarnusantara.co, Bandarlampung- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampura, Desyadi ungkap adanya syarat agar APBD Lampung Utara bisa disahkan.

Hal itu diungkapkan di persidangan perkara dugaan suap fee proyek Lampura yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, pada Senin (30/3).

Bacaan Lainnya

Dalam persidangan , Kepala BPKAD tersebut mengungkapkan bahwa untuk mengesahkan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, DPRD Kabupaten Lampura memberikan syarat yang ditujukan kepada Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, yaitu meminta Proyek senilai Rp 30 Miliar.

“Saat itu saya dihubungi untuk menemui Ketua dan Wakil Ketua DPRD, dimana saat itu dijabat oleh Rahmat Hartono dan Arnold Alam, terkait APBD 2016,” ungkapnya dalam persidangan, pada Senin (30/3).

Desyadi mengaku bahwa pertemuannya terhadap keduanya yaitu perihal APBD “Yang mana minta disampaikan ke bupati Agung Ilmu Mangkunegara kalau kawan ini tidak mau sombong,” jelasnya.

Pada saat pertemuan, Kepala BPKAD dengan DPRD tersebut yakni Rahmat Hartono dan Arnold Alam meminta paket pekerjaan sebesar Rp30 miliar untuk pengesahan APBD.

Mendengar itu Desyadi pun menemui Bupati untuk menyampaikan perihal permintaan Rp 30 Miliar, dan dinegosiasikan dalam bentuk pekerjaan sebesar Rp 27,5 Miliar “Saat itu langsung saya sampaikan ke pak Bupati, perihal permintaan DPRD dalam penyusunan APBD 2017 dengan sebesar Rp 30 Miliar, dan diberikanlah dalam bentuk pekerjaan menjadi Rp 27,5 Miliar. Bupati pun meminta saya untuk koordinasi tentang hal itu dengan Syahbudin,” ucap Desyadi.

Setelah kesepakatan itu berlangsung pada akhir 2016 disahkannya APBD tersebut Oleh ketua dan wakil DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono dan Arnold alam.

Jaksa Penuntut Umum KPK Taufiq pun menanyakan kelanjutan hal itu “Setelah ketok palu terus diserahkan ke siapa paket pekerjaan itu?” tanya JPU.

“pada waktu itu tahun 2016 yang menyerahkan Syahbudin dan 2017 saya yang nyerahkan ke Arnold Alam,” ucap Desyadi.

Dalam hal itu Kuasa Hukum Bupati Lampura Sopian Sitepu pun menegaskan bahwa kliennya yakni Agung Ilmu Mangkunegara tidak pernah sama sekali memerintahkan untuk mengalokasikan dana proyek Rp30 miliar itu untuk DPRD. “Saya tegaskan Agung tidak menyatakan hal tersebut karena itu urusan Sekda,” pungkasnya.

Laporan : Okta Fitriani

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *