Oknum Kepala Desa Disidang karena Diduga Lakukan Penyimpangan ADD

  • Whatsapp

Kabarnusantara.co, Bandar Lampung – Seorang Kepala Desa di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, akhirnya merasakan panasnya kursi pesakitan pada saat menjalankan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, pada Jumat (21/8).

Pria tersebut adalah Widodo, Warga Desa Lebungsari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syukri, dirinya didakwa karena diduga menyimpangkan Anggaran Dana Desa (ADD).

Bacaan Lainnya

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU Syukri, terdakwa melakukan korupsi saat ada pencairan anggaran Belanja Desa Lebungsari. Pada tahun 2017.

“Desa Lebungsari mendapatkan anggaran sebesar Rp1.279.076.165,” katanya, Jumat (22/8).

Mekanisme tentang penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu pertama Pelaksana Teknis Kegiatan (TPK) tingkat desa mengajukan permohonan. Sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam RABPDes.

“Permohonan itu pun disampaikan kepada sekretaris desa. Selaku koordinator pelaksana teknis,” jelasnya.

Lalu, setelah dilakukan verifikasi. Diteruskan ke terdakwa selaku kepala desa untuk disetujui.

Setelah disetujui oleh kepala desa, maka bendahara akan mengeluarkan dana untuk kegiatan.

“Disinilah terdakwa memainkan penyelewengan dana desa itu,” ucapnya.

Penyelewengan ini dilakukan dalam kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), biaya jaminan kesehatan aparatur desa,  pengembangan website desa, rehab balai desa dan tambah lokal, pembangunan gorong-gorong, pembangunan tembok penahan tanah, dan pembangunan sumur bor.

“Terdakwa pun menyelewengkan dana operasional pembangunan gudang penyimpan tenda, kegiatan santunan janda jompo, kegiatan karang taruna, kegiatan senam PKK, kegiatan peningkatan sanggar seni dan budaya,” jelasnya.

Serta kegiatan perpustakaan desa, ataupun kegiatan pengembangan BUMDes Desa Lebungsari di tahun 2017.

Akibat dari perbuatan terdakwa itu, JPU pun menjatuhkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Laporan : Kabarnusantara.co

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *