Mengurus Dokumen Akta Kelahiran, Warga Desa Bernung Dimintai Uang Rp100 Ribu

  • Whatsapp

Kabarnusantara.co, Gedongtataan- Kebijakan Pemerintah Pusat hingga Daerah mengratiskan kepengurusan Dokumen Kependudukan, tidak berlaku bagi oknum aparat di tingkat Desa di Kabupaten Pesawaran.

Salah satunya di Desa Bernung justru menjadi ajang tersendiri untuk melakukan pungutan liar kepada masyarakat, dan lebih parahnya lagi nominal tersebut dipatok dengan harga tertentu.

Bacaan Lainnya

JO salah satu warga bernung menceritakan, pungli tersebut dialaminya ketika mengurus Dokumen Akta Kelahiran dengan dipatok dengan harga Rp100 ribu yang sangat memberatkan dirinya.

“Katanya kepengurusan gratis, namun dipatok dengan harga segitu tentunya sangat memberatkan terlebih disituasi pandemi saat ini ekonomi juga susah,” ungkapnya dengan nada kesal, pada Senin (10/8).

Menanggapi hal tersebut secara terpisah, Kepala Desa Bernung Deswan menyatakan pungutan yang terjadi di desanya tersebut pihaknya tidak mengetahui dan menurutnya itu juga dilarang.

“Untuk pungutan tersebut saya tidak mengetahui karena pastinya dilarang, coba nanti konfirmasi ke sekretaris desa apakah ada Perdes mengatur atau tidak,” jelasnya.

Sekretaris Desa Bernung Komar saat ditanya apakah pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Desa, dirinya membantah tuduhan tersebut. Sebab menurutnya pihak desa itu hanya bertugas mengarahkan ke Dukcapil saja.

“Kanyaknya itu (Perdes) nggak ada, sepengetahuan saya ketika masyarakat buat dokumen kita buatkan Formulir F1 lalu diserahkan ke binong (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil),” kata dia sembari memanggil Kasi Pemerintahan Erna.

Sedangkan menurut pengakuan JO pungutan yang di patok dengan harga tertentu, Komar menguraikan jika hal tersebut kemungkinan hanya sekedar uang transportasi atau uang jalan.

“Disini kebanyakan masyarakat perumahan juga yang pengen langsung jadi, kita jelaskan kepengurusan gratis namun itu tadi ada uang transport. Transport biasanya kalau ngasih juga Rp30 ribu atau Rp40 ribu, dan itu tidak masuk perdes,”kelihnya.

Sementara jelas dalam peraturan Pasal 95B UU 24 tahun 2013 berbunyi Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.

Laporan : Kabarnusantara.co

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *