Korupsi Dana BOK, Plt. Kepala Puskes Ogan Lima Lampura Jalani Sidang Eksepsi

  • Whatsapp

Kabarnusantara.co, Bandar Lampung- Oknum Plt. Kepala Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) pada hari ini melakukan sidang eksepsi dakwaan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, Pada Rabu (2/9).

Oknum tersebut berinisial EA(54) warga Jalan Taman Wisata Way Rarem, Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung ini sebelumnya telah didakwa atas perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyelewengan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2017 lalu.

Bacaan Lainnya

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hardiansyah, mengatakan bahwa ada beberapa poin yang dijelaskan dalam sidang eksepsi tersebut.

“Salah satu poinnya terdakwa mengatakan bahwa tidak ada niat untuk menguntungkan dirinya sendiri,” ujar Hardiansyah.

Dalam poin lain juga terdakwa menyatakan jika telah mengembalikan kerugian negara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara pada saat penyidikan.

Menurut Hardiansyah, eksepsi ini akan menjadi bahan pertimbangan dirinya bersama tim untuk menanggapi di sidang selanjutnya. “Itu menjadi bahan sehingga tim nanti akan menyusun tanggapan terhadap eksepsi ini,” paparnya.

Ditanya apakah akan memanggil saksi-saksi yang masuk ke dalam dakwaan di perkara dana BOK ini, Jaksa menyebutkan iya.

“Terhadap para saksi nanti bendahara dinas memang terdapat namanya dalam BAP, terkait dengan siapa saja yang akan dipanggil nanti tim akan berdiskusi siapa saja yang bisa dipanggil,” pungkasnya.

Diketahui dalam sidang sebelumnya, terdakwa EA didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan bendahara puskesmas Ogan Lima, atas dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dengan jeratan pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

“Atas perbuatan itu, terdakwa EA melanggar pasal Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,” terang Jaksa.

Laporan : Kabarnusantara.co
Febry

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *