Kepala BKPM Melapor ke Jokowi Terkait Gubernur yang Merasa Seperti Presiden

  • Whatsapp

Kabarnusantara.co, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya gubernur yang merasa seperti presiden karena tidak mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Melalui Inpres tersebut, Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Bacaan Lainnya

“Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini,” katanya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Hal itu disampaikan oleh Bahlil saat menyampaikan laporan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 hari ini. Rakornas dibuka secara resmi oleh Jokowi.

Rakornas yang diselenggarakan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat hingga daerah, baik pengambilan keputusan dalam kebijakan, pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan investasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada gubernur yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo,” tambahnya.

Bahlil masih bungkam identitas gubernur yang berlagak presiden?

Bahlil hingga kini enggan membuka identitas gubernur di Kalimantan yang merasa seperti presiden.

Saat ditanya lebih spesifik apakah gubernur yang dimaksud memimpin daerah yang akan jadi Ibu Kota Negara (IKN) baru, yaitu Kalimantan Timur, Bahlil menegaskan tak bisa membongkar identitasnya.

“Saya nggak bisa jawab itu ya. Saya nggak bisa jawab yang mana ya. Tolong,” kata Bahlil ditemui di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Namun kabar baiknya, Bahlil menjelaskan gubernur yang bersangkutan sudah berkomitmen untuk mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2019. Dengan kata lain, dia sudah bersedia untuk mendelegasikan kewenangannya ke DPMPTSP.

Bahlil menjelaskan sudah membicarakan hal itu ke gubernur yang bersangkutan. Paling tidak dalam 1 atau 2 hari ke depan dia akan mulai menerapkan Inpres tersebut.

“Tindak lanjutnya insyaallah semakin baik baik semuanya. Dalam waktu 1-2 hari ini semuanya sudah bisa mengikuti Inpres ya,” tambahnya.

Sumber: Detikcom

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *