Fajrun Najah Ahmad Mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Dituntut Tiga Tahun Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum

  • Whatsapp

Kabarnusantara.co, Lampung- Fajrun Najah Ahmad yang merupakan Mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (30/2).

JPU Salahuddin menyatakan terdakwa Fajrun bersalah melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Bacaan Lainnya

“Meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana 3 tahun penjara dihitung sejak terdakwa berada di dalam tahanan,” ujar JPU Salahuddin saat membacakan surat tuntutan.

JPU mengatakan hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan bersikap kooperatif.

Fajrun saat menjalani sidang perkara dugaan penipuan yang dilakukannya di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin 27-01-2020.

Terhadap tuntutan majelis hakim tersebut, Penasehat Hukum terdakwa Fajrun, Nizam Arista menyatakan pihaknya akan mengajukan nota pembelaan.

“Kami mohon kepada yang mulia untuk mengijinkan Kami selaku penasehat hukum dan terdakwa Fajrun untuk masing-masing membacakan pledoi pada sidang mendatang,” tutur Nizam.

Sebelumnya dalam sidang dengan agenda keterangan terdakwa, Fajrun menyangkal semua keterangan saksi dan dakwaan yang ditujukan kepadanya.

“Saya tidak akan berbohong. Saya siap mempertanggungjawabkan dunia akhirat jika memang saya lakukan (penipuan) itu. Semua cerita itu hanya karangan saja,” ujar Fajrun di hadapan majelis hakim.

Menurut Fajrun, dia tidak pernah meminjam uang senilai Rp 2,75 miliar dari saksi korban Namuri Yasir.

Namun Fajrun tidak membantah, jika dia meminjam uang senilai Rp 1,2 miliar dari saksi Suhendra yang telah dia kembalikan dalam bentuk jasa pekerjaan.

Lebih lanjut Fajrun mengakui jika kesalahan yang dia lakukan adalah menandatangani surat pernyataan untuk mengembalikan uang kepada Namuri Yasir sebesar Rp 2,75 miliar dihadapan notaris.

“Tapi saya menyadari, Saya melakukan kesalahan dengan menandatangani pernyataan dan kwitansi titipan dana. Saya harus terima konsekuensinya saya ikhlas,” tuturnya.

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Pastra Joseph Ziralou menjadwalkan sidang selanjutnya pada Senin 03-02-2020 mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal lain tim JPU menyatakan tetap pada dakwaan yang dibacakan pada sidang pertama. Pernyataan terdakwa Fajrun yang menyangkal dugaan penipuan yang menjeratnya, JPU Irma Lestari mengatakan hal tersebut merupakan hak terdakwa.

“Iya ga masalah kalau dia (Fajrun) mau membantah semuanya. Kita tetap pada dakwaan kita yang juga seperti tertera pada BAP kepolisian. Kalo memang dia mau bantah kenapa ga dari sebelumnya waktu di Polresta,” tegasnya.

Reporter : okta fitriani

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *