Dikritik soal Ratusan Randis Pesawaran nunggak pajak, Sekdakab Pesawaran Pusing

  • Whatsapp

Kabarnusatara.co, Pesawaran – Polemik Mangkraknya pajak Kendaraan Dinas di Kabupaten Pesawarana antara Sekredakab dengan Kabag Perlengkapan yang saling lepas tangan, berujung Kritik pedas dari DPRD Kabupaten Pesawaran.

Dimana Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Kesuma Dewangsa mengatakan, dirinya berang atas lalainya sejumlah OPD terkait pajak, untuk itu dirinya akan memanggil sejumlah OPD yang ditengarai masih belum menyelesaikan tunggakan pajak randis, sehingga berhimbas adanya teguran dari pemprov Lampung beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

“Secepatnya saya akan kumpulkan kepala OPD nya, dan akan kita pertanyakan kenapa bisa terjadi adanya tunggakan pajak randis tersebut ” ungkap Sekda dengan nada kesal.

Bahkan saat disingung randis bernopol BE XXXX PS miliknya yang juga turut belum terbayarkan terkait registrasi pajak plat hitamnya, orang nomor tiga pemda pesawaran itu terkesan lepas tangan.

“Khusus untuk randis sekretariat semua akan dibayarkan setelah ketok palu perubahan ini begitu juga randis yang ada di abang (Sekda -red),pembayaran pajak itu kan urusan Evans selaku perlengkapan, masa abang (Sekda -red)  ngurus bayar pajak ” ucapnya ketus.

Ditempat yang terpisah, Kepala Samsat Pesawaran John Arif Rahman menjelaskan jika sebanyak 409 R2 dan 39 R4 Kendaraan Dinas di Kabupaten Pesawaran yang menunggak pajak pada tahun 2020.

“Selama tahun 2020 tunggakan pajak sebesar Rp174 Juta sedangkan baru dibayar Rp24 Juta, data tersebut hanya sebatas pengesahan saja diluar itu seperti ganti plat nomor dan sebagainya kita tidak mengetahui,”terangnya.

Dirinya juga menjelaskan jika pajak yang ditangguhkan ke Kendaraan Dinas mendapatkan keringanan hampir 50 persen dari Kendaraan Umum.

“Perumpamaan nya pajak Kendaraan Umum Rp1 Juta Kendaraan Dinas hanya membayar Rp400 Ribu saja. Hal tersebut merupakan suatu keringanan pajak yang memang sudah ditentukan oleh Pemerintah,”imbuhnya.

Disisi lain, Karena keringanan Pajak sudah diberikan namun permasalahan tak kunjung rampung, Akhirnya menuai kritik Ketua Komisi II DPRD Pesawaran, Saptoni.

“Pemerintah Daerah dalam hal ini seharusnya bisa mencontoh kepada masyarakat terkait taat pajak, untuk itu seharusnya hal tersebut tidaklah terjadi mengingat sudah mendapatkan keringanan membayar pajak Kendaraan Dinas,” ungkapnya.

Untuk itu, Saptoni berjanji akan menindak lanjuti dan menyelesaikan terkait adanya kelalaian pembayaran pajak randis yang ada di sejumlah OPD dan sekretariat Pemkab Pesawaran.

“Senin depan kami Komisi II akan memanggil bagian perlengkapan Pemda pesawaran, nanti akan kita pertanyakan apakah randis yang ada itu sudah dianggarkan pemerintah daerah apa tidak serta kendala nya dimana ” pungkasnya.

Laporan : Kabarnusantara.co

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *